Posted by: Arief Hilman Arda | February 24, 2010

Kapitalisme Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan di Negara Dunia Ketiga

Kapitalisme Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan

di Negara Dunia Ketiga

Arief Hilman Arda


Bab “Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan” dalam buku Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga karangan Michael P. Todaro dan Stehpen C. Smith membahas tentang beberapa metode yang dipakai untuk mengukur ketimpangan dan kemiskinan, hubungan kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan sosial, cakupan dan ukuran kemiskinan absolut serta karakteristik ekonomi masyarakat miskin.

Dalam tulisan ini Todaro banyak sekali menggunakan data-data perbandingan tentang kemiskinan di berbagai negara Dunia Ketiga. Todaro juga menjelaskan ciri khas kemiskinan di setiap kawasan dan negara tergantung dari sejarah dan tipikal negaranya. Todaro sudah mencoba untuk menjelaskan berbagai bentuk-bentuk kemiskinan, faktor pencetus kemiskinan di negara Dunia Ketiga dan berbagai langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi kemiskinan di Dunia Ketiga. Namun demikian, saya berpendapat masih ada beberapa hal fundamental tentang kemiskinan yang belum sempat disinggung oleh Todaro dalam bab ini. Hal ini terjadi, bisa saja karena Todaro tidak ingin kehilangan fokus dalam membahas kemiskinan dalam bab yang singkat ini dan mungkin membahasnya dalam bab yang lain. Hal fundamental yang menurut saya penting untuk mengkaji masalah kemiskinan di negara Dunia Ketiga adalah kapitalisme.

Sebelum membahas lebih lanjut hubungan kapitalisme dengan kemiskinan, saya akan memberi pengantar tentang tiga teori besar dalam menjelaskan pembangunan dan perubahan sosial sejak dekade 1950-an hingga awal 1980-an yaitu teori modernisasi, teori dependensi dan teori sistem dunia.[1]

Dari tulisan dalam bab ini, saya merasa bahwa Todaro cenderung mengatakan bahwa penyebab kemiskinan di sebuah negara berasal dari berbagai permasalahan yang timbul dalam negara itu sendiri sehingga alternatif pemecahan yang ditawarkan Todaro dalam akhir tulisannya memang menjatuhkan peran utama pengentasan kemiskinan di negara berkembang kepada pemerintah negara tersebut dengan cara – salah satunya – intervensi melalui regulasi dari pemerintah seperti mengubah distribusi fungsional, memeratakan distribusi ukuran, memeratakan (mengurangi) distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan tinggi, memeratakan (meningkatkan) distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan rendah.[2]

Pemikiran yang mengatakan bahwa penyebab ketertinggalan ekonomi negara berkembang diakibatkan oleh faktor internal dari negara tersebut merupakan salah satu ciri dari teori modernisasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini saya menyederhanakan bahwa cara berpikir Todaro mirip dengan asumsi dari teori modernisasi. Saya kurang sependapat dengan asusmsi seperti ini atau lebih tepatnya bahwa penyebab kemiskinan di negara dunia ketiga bukan 100 % diakibatkan oleh faktor-faktor internal saja. Akan tetapi pengaruh faktor eksternal juga sangat besar.

Untuk kasus Indonesia dan negara-negara yang pernah mempunyai latar belakang sejarah kolonialisme, teori dependensi dapat menerangkan penyebab kemiskinan serta pengaruh kolonialisme terhadap proses pembangunan suatu negara sampai saat ini. Teori ini berusaha mengggambarkan watak-watak umum keadaan ketergantungan di Dunia Ketiga sepanjang sejarah perkembangan kapitalisme dari abad ke-16 sampai sekarang. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan ketergantungan yang tercipta hanya menguntungkan negara industri (penjajah) dan membuat sengsara negara terjajah.[3] Saya berpendapat bahwa kapitalisme adalah kelanjutan dari kolonialisme. Hal ini juga dibuktikan oleh sejarah bahwa kapitalisme muncul pada jaman kolonialisme.

Seperti yang telah saya utarakan di atas bahwa hal fundamental yang penting untuk mengkaji masalah kemiskinan di negara dunia ketiga adalah kapitalisme karena kapitalisme yang mengedepankan demokrasi liberal, hak azasi manusia dan ekonomi pasar bebas, kini bukan saja telah merasuki hampir seluruh pendekatan pembangunan, melainkan pula ditengarai telah menjadi pandangan hidup universal seluruh bangsa manusia. Pendekatan lain dianggap telah menemui jalan buntu dan akhir. Hanya melalui cara kapitaslime sajalah kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dapat dicapai.

Sebagai contoh, ketika krisis ekonomi melanda berbagai negeri, hampir semua strategi pemulihan ekonomi berpijak pada paradigma kapitalisme. Banyak negara mengikuti resep-resep IMF dan Bank Dunia, dua lembaga internasional dan simbol hegemoni kapitalisme global. Liberalisasi kebijakan perdagangan, pembukaan pasar modal bagi investor asing, rekapitalisasi industri besar, dan pengurangan campur tangan negara dalam pembangunan ekonomi, dipercayai sebagai obat mujarab bagi pemulihan ekonomi. Keyakinan ini semakin disulut oleh gagasan Milton Friedman dan Fukuyama; bahwa kalau pembangunan ekonomi ingin maju, maka  peran negara harus diminimalisir dan kekuasaan bisnis harus diutamakan.[4]

Keunggulan dan kemenangan kapitalisme memang sangat mengesankan. Lebih dari dua abad setelah terbitnya buku The Wealth of Nation karya mahaguru kapitalisme Adam Smith, sistem ekonomi kapitalistik berhasil mengalahkan semua pesaingnya dari ideologi lain. Pada akhir Perang Dunia II, hanya dua kawasan bumi yang tidak komunis, otoriter, atau sosialis, yakni Amerika Utara dan Swis. Kini selain kita menyaksikan negara-negara komunis rontok satu demi satu, hampir tak ada satupun negara yang saat ini bebas dari Coca-cola, McDonald, KFC dan Levis, lambang supremasi corporate capitalism yang menguasai sistem ekonomi abad 21.

Namun demikian, setelah kapitalisme memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi, kini semakin banyak pengamat yang menggugat apakah sistem yang didasari persaingan pasar bebas ini mampu menjawab berbagai permasalahan nasional maupun global. Sejarah juga menunjukkan bahwa kapitalisme bukanlah piranti paripurna yang tanpa masalah. Selain gagasan itu sering menyesatkan, terdapat banyak agenda pembangunan yang tidak mengalir jernih dalam arus sungai kapitalisme. Masalah seperti perusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan merebaknya pelanggaran HAM serta berbagai masalah degradasi moral lainnya ditengarai sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari beroperasinya sistem ekonomi kapitalistik.

Sinyalemen tersebut bukan tanpa bukti. Berdasarkan studinya di negara-negara berkembang, Haque dalam menunjukkan bahwa kapitalisme bukan saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan justru lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi di Dunia Ketiga. Dalam kapitalisme, negara hanya berperan sebagai penjaga malam guna menjamin mekanisme pasar berjalan lancar dan campur tangan negara yang terlalu besar dianggap hanya akan mengganggu beroperasinya pasar. Karenanya, dalam situasi yang tanpa “tangan pengatur keadilan” seperti itu, kapitalisme mudah terpeleset kedalam arogansi ekonomi, homo homini lupus, dan hedonisme yang melihat manusia hanya sebatas “binatang ekonomi” (homo economicus) yang motivasi, kebutuhan dan kesenangannya hanya mengejar pemuasan fisik-materi. Patokan tindakannya akan bercorak utilitarianistik, asas “sebesar-besarnya manfaat dari sekecil-kecilnya pengorbanan”. Dalam praktiknya, “manfaat” di sini kerap merosot maknanya menjadi sekadar “konsumerisme-materialisme” dan  “pengorbanan” sering terpeleset menjadi penindasan terselubung “si kuat terhadap si lemah”, “majikan terhadap buruh”, “penguasa terhadap yang terkuasai”. Produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan didewakan, sementara solidaritas, efektifitas, dan kesetaraan ditiadakan.[5]

Saya pribadi gamang dengan perkembangan terbaru sejarah dunia dengan ditandanganinya berbagai perjanjian penerapan pasar bebas di beberapa kawasan. Pada awal abad-16 negara-negara kolonial mulai mencari negara jajahan untuk membangun perekonomian bangsanya sehingga muncul sebagai negara maju dan mempunyai kestabilan ekonomi. Ketika muncul kesadaran dari negara-negara jajahan ini tentang kemerdekaan, hak mengatur diri sendiri dan menikmati kekayaan bangsa mereka sendiri, negara kolonial inipun pulang ke kampung mereka. Namun, mereka kembali dalam bentuk kolonialisme yang baru yaitu kapitalisme.


[1] Suwarno dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, Jakarat: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994, hal. 240-242

[2] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003, hal. 262 – 268

[3] Suwarno dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, Jakarat: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994, hal. 92

[4]Edi Suharto, PhD, Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. (http://www.policy.hu/suharto/makIndo10.html)

[5] Edi Suharto, PhD, Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. (http://www.policy.hu/suharto/makIndo10.html)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: