Posted by: Arief Hilman Arda | February 3, 2009

Kabupaten Tanah Datar: Nilai-nilai Demokrasi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau

Kabupaten Tanah Datar:

Nilai-nilai Demokrasi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau


Arief Hilman Arda

Tulisan ini dimuat dalam buku:

Membongkar Korupsi: Analisa Mendalam Mengenai Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia

Diterbitkan oleh Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) bekerja sama dengan United Stated for International Development (USAID) dan United State Millennium, Jakarta: 2008. Buku ini dicetak dalam dua bahasa, bahasa indonesia dan bahasa inggris.

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan hasil laporan dari penelitian kualitiatif Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2006 yang dilakukan oleh Departemen Riset Transparency International Indonesia (TI-Indonesia). Penelitian kualitatif ini dilakukan selama 15 hari (29 November – 13 Desember 2007) di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur dengan mencari data sekunder dari berbagai sumber, wawancara mendalam (in-depth interview) dan FGD (Focus Group Discussion). Selain itu, data-data juga didapat dengan melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar.

Pemilihan Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) melalui hasil survei IPK 2006. Kota/kabupaten yang dipilih untuk pelaksanaan in-depth analysis adalah 5 kota dengan IPK tertinggi dan 5 kota dengan IPK terendah. Kota-kota tersebut adalah: 1. Palangkaraya (6.61), 2. Kabupaten Wonosobo (5.66), 3. Kota Pare-pare (5.66), 4. Kabupaten Tanah Datar (5.66), 5. Kota Yogyakarta (5.59), 6. Kota Cilegon (3.85), 7. Kota Denpasar (3.67), 8. Kota Gorontalo (3.44), 9. Kota Mataram (3.42), 10. Kota Maumere (3.22). Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai Indeks Persepsi Korupsi tertinggi, sejajar dengan Kabupaten Wonosobo dan Kota Pare-pare dengan indeks 5.66. Sesuai dengan hasil survei ini, Kabupaten Tanah Datar dinilai sebagi salah satu kabupaten terbersih dari praktek-praktek korupsi di antara 32 kota dan kabupaten yang diteliti dalam IPK 2006.

Dalam kegiatan penelitian ini saya melakukan wawancara mendalam dengan 5 orang informan yang data dan informasinya digali dengan lebih dalam yaitu Bupati Tanah Datar, Ir. Shadiq Pasadigoe, SH., Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Datar, Elfi Marzuni, SH. MH., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Ir. Syafruddin, Ketua Legiun Veteran Kabupaten Tanah Datar, H. Faisal Kasim, dan Ketua KADIN Kabupaten Tanah Datar, H. Afrizal Jamil, MBA. Selain melakukan wawancara dengan informan di atas, saya juga melakukan wawancara dengan beberapa orang anggota masyarakat Tanah Datar yang memberikan informasi dari perspektif masyarakat umum. Komposisi informan ini adalah beberapa orang aparat pemerintahan Tanah Datar, perwakilan TI yang tinggal di Batusangkar, serta beberapa orang masyarakat umum lainnya. Dari wawancara informal ini didapat data yang tidak kalah kayanya dan lebih ”membumi”, dan kebanyakan dalam versi off the record untuk memahami fakta di lapangan dengan lebih luas.

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada hari Jumat, 11 November 2007, pukul 10.15 WIB – 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Hotel Pagaruyung Dua, Jl. H. Agus Salim, Batusangkar, Tanah Datar. Peserta dari FDG ini berjumlah sembilan orang yang ditentukan oleh peneliti sendiri, yaitu 1. Asisten Bupati Tanah Datar Bidang Administrasi, Suryana Sukma, 2. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tanah Datar, Edi Susanto, SH. MM., 3. Yuliadra dan 4. M. Wajdi sebagai perwakilan dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tanah Datar, 5. Ketua KADIN Tanah Datar, H. Afrizal Jamil, MBA., 6. Ketua Legian Veteran Tanah Datar, H. Faisal Kasim, 7. Ketua Koperasi Angkutan Kota Tanah Datar, Syofyan Ajir, 8. Ketua Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Tanah Datar, Mardek Mahmud, 9. Sekretaris Gapensi Kabupaten Tanah Datar, Drs. Asri Rauf.

Sekilas Deskripsi Wilayah Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten yang berada di tengah Provinsi Sumatera Barat ini berpenduduk 333.329 jiwa, terdiri dari 160.065 jiwa penduduk laki-laki dan 173.224 jiwa penduduk perempuan.[1] Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terkecil di Sumatera Barat dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (75%). Dengan luas wilayah 133.600 Ha., Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota di sebelah utara, Kabupaten Solok dan Kota Sawah Lunto di sebelah selatan, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung di sebelah timur, dan Kabupaten Padang Pariaman di sebelah barat.

Batusangkar sebagai ibukota Kabupaten Tanah Datar berjarak 100 kilometer dari Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, atau dua jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari Bukittinggi berjarak 40 km atau 1 jam perjalanan. Selama perjalanan dari Padang dan Bukittinggi, terhampar pemandangan persawahan dan perbukitan serta pegunungan yang indah.

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu gunung Marapi dan gunung Singgalang. Kondisi topografi Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh daerah perbukitan dan memiliki sepertiga bagian danau Singkarang.

Secara umum, iklimnya sedang dengan temperatur antara 12 ˚C – 25 ˚C, dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm pertahun. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat berlangsung.

Sejarah Budaya Masyarakat Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar mendapat tempat istimewa di antara kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Latar belakang sejarah yang kuat sebagai pusat kerajaan alam Minangkabau[2] pada masa lampau menyebabkan kabupaten ini kaya dengan peninggalan sejarah, baik berupa peninggalan dalam bentuk benda-benda kepurbakalaan maupun nilai-nilai lokal masyarakat yang hampir seluruhnya berasal dari sukubangsa Minangkabau.

Kabupaten Tanah Datar diyakini sebagai tempat pertama nenek moyang orang Minangkabau membangun peradaban mereka. Wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Tanah Datar ini secara adat disebut luhak Tanah Datar dan dijuluki dengan Luhak nan Tuo (Luhak yang Tua).

Membicarakan masyarakat Tanah Datar pada masa lampau maupun pada masa sekarang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan budaya Minangkabau. Penggunaan istilah masyarakat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar lebih tepat daripada penggunaan kata masyarakat Tanah Datar. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan sering digunakan masyarakat atau orang Minangkabau untuk merujuk masyarakat Minangkabau yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Sangat relevan jika membahas adat dan budaya sukubangsa Minangkabau jika berbicara dan menganalisa apa yang terjadi saat ini pada masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan juga di sebagian besar Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya otonomi daerah, ada semacam penguatan nilai-nilai lokal di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah sukubangsa Minangkabau, termasuk di Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah pusat kerajaan alam Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal fanatik dengan nilai-nilai budaya mereka, termasuk dalam beragama. Sangat aneh jika orang Minang tidak beragama Islam. Ini dibuktikan dalam bentuk falsafah ”adat basandikan syarak, syarak basandikan Kitabullah” (adat bersendikan agama, agama bersendikan Kitabullah). Dua nilai (nilai adat dan nilai agama Islam) yang tidak terpisahkan ini yang menguat saat ini di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam perjalanan sejarah panjang masyarakat Tanah Datar, perubahan budaya tentunya selalu ada seiring dengan perubahan waktu dan masyarakatnya. Dalam keadaan normal, proses perubahan budaya berjalan secara evolusif (berubah sedikit demi sedikit). Pada masa-masa tertentu di mana terdapat momentum atau kejadian khusus, perubahan tersebut dapat berupa revolusi. Perubahan yang terjadi pada kejadian khusus ini lebih memudahkan analisa terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. Secara sederhana, saya membagi masa yang merupakan masa-masa yang penting dalam perjalanan masyarakat Minangkabau. Pertama, masa ketika dipindahkannya Kerajaan Minangkabau ke Pagaruyung; kedua, awal penjajahan Belanda; ketiga, adanya gerakan Paderi untuk memurnikan ajaran Islam; keempat, gerakan pembaharuan dan gerakan politik yang berujung kepada gerakan kemerdekaan melawan penjajah Belanda dengan akhir kemerdekaan Indonesia dari Belanda; kelima, perubahan sosial masyarakat Minangkabau setelah PRRI dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Orde Baru selama 32 tahun di bawah Presiden Soeharto; keenam, era reformasi yang diikuti diberlakukanya otonomi daerah. Dalam tulisan ini, hanya dua fase terakhir dari perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau yang akan dibahas lebih lanjut. Dua fase tersebut mempunyai ciri-ciri perubahan yang lebih nampak dan memberi pengaruh kepada masyarakat Tanah Datar saat ini.

Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Minangkabau

Hampir seluruh penduduk kabupaten Tanah Datar merupakan sukubangsa Minangkabau yang memliki sistem sosial berdasarkan kekerabatan matrilineal (keturunan menurut garis ibu). Sistem ini melahirkan tatanan sosial dan sistem kepemilikan yang bersifat komunal dengan sistem pewarisan mengikuti garis keturunan ibu.

Sangat penting untuk memahami konsepsi masyarakat Minangkabau tentang hirarki dalam kehidupan sosial dan politik. Sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang merupakan warisan dari nenek moyang orang Minangkabau adalah nagari. Nagari merupakan sebuah wilayah otonom yang terlepas dari nagari lain. Semua urusan sosial dan adat-istiadat merupakan urusan masing-masing nagari. Kadang kala nagari yang berdekatan mempunyai perbedaan adat dalam bentuk varian-varian kecil. Saat ini, penggunaan sistem pemerintahan nagari telah dilaksanakan lagi sejak adanya era otonomi daerah dengan Perda Pemprov Sumbar No. 09 Tahun 2001 tentang kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari. Pada era Orde Baru, ada kebijakan dari pusat yang menyeragamkan sistem pemerintahan terkecil di semua Indonesia dengan sistem pemerintahan desa. Ketika sistem desa ini diterapkan, secara perlahan, nilai-nilai adat yang saling melekat dengan pola hidup bernagari berkurang funginya, digantikan dengan peran desa, walaupun sistem bernagari tidak hilang seratus persen.

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat komunal yang hidup dalam keluarga luas. Ikatan sosial dan emosional dalam masyarakat Minangkabau sangat kuat yang dimulai dengan unit keluarga, dan terus berkembang menjadi saparuik, sasuku, sakaum, sakampuang, dan sanagari. Nagari merupakan wilayah kesatuan adat yang memiliki lembaga sendiri yaitu Kerapatan Adat Nagari, sebuah lembaga otonom dipimpin oleh penghulu-penghulu adat serta alim ulam dan cerdik pandai. Gabungan beberapa nagari membentuk derah yang disebut luhak. Dalam sejarah alam Minangkabau, pada awalnya ada tiga luhak yang merupakan tempat awal bermukimnya masyarakat Minangkabau, yaitu luhak Tanah Datar, sebagai luhak nan tuo (luhak yang pertama kali ada), luhak Agam sebagi luhak nan tangah (luhak yang tengah) dan Luhak 50 Koto sebagai luhak nan bungsu (luhak yang bungsu). Ketiga luhak ini sekarang berubah menjadi kabupaten yang mempunyai wilayah kurang lebih sama dengan luas wilayah luhak. Daerah masyarakat Minangkabau terus berkembang menjadi luhak-luhak yang lain dan daerah rantau. Kumpulan luhak dan rantau inilah yang disebut sebagai daerah Kerajaan Minangkabau yang luasnya kurang lebih sama dengan luas Provinsi Sumatera Barat sekarang.

Bagaimana hubungan kerajaan dengan daerahnya? Bentuk kerajaan Minangkabau tidak seperti bentuk kerajaan di Jawa pada umumnya. Kerajaan merupakan simbol adanya wilayah yang mempunyai satu kesatuan adat dan pemerintahan. Kerajaan mempunyai wewenang dalam menjaga dan menjalankan urusan pemerintahan, adat, dan agama. Raja tidak mempunyai wewewang dalam urusan harta pusaka dari setiap kaum di nagari. Semua keputusan diambil sendiri oleh masyarakat nagari melalui kerapatan adat nagari asal sejalan dengan adat dan undang-undang Minangkabau. Raja berfungsi sebagai penengah jika ada perselisihan yang terjadi anatara dua atau lebih nagari. Raja juga berfungsi menjaga pelaksanaan undang-undang dan hukum adat di setiap nagari.

Nagari dapat diandaikan seperti sebuah negara kecil yang mempunyai hak untuk mengatur urusan mereka sendiri. Saat ini, luas sebuah nagari kurang lebih sama dengan luas tiga sampai lima desa. Sistem pemerintahan seperti ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai demokrasi dan egaliter di dalam masyarakat Minangkabau.

Menurut Amir M.S., salah seorang tokoh masyarakat Minangkabau, ada dua sistem pemerintahan yang berjalan di masyarakat Minangkabau pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu 1. sistem pemerintahan adat dengan unit pemerintahan terkecil adalah suku, dan unit pemerintahan terbesar adalah nagari, 2. Sistem pemerintahan NKRI. Ini berlaku sejak diberlakukannya UU penyeragaman desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Dengan adanya otonomi daerah, maka masyarakat Sumatera Barat di mana sebagian besar penduduknya adalah sukubangsa Minangkabau bersepakat untuk mengembalikan fungsi nagari sebagai sebuah unit pemerintahan yang mendapat legitimasi menurut sistem pemerintaan NKRI dan sistem pemerintahan adat.

Pola kepemimpinan di masyarakarakat Minangkabau adalah pola kepemimpinan kolektif. Pada masa lalu, nagari mempunyai aparat-aparat yaitu penghulu, malin, manti dan dubalang. Pada masa sekarang, pimpinan kolektif yang ada di kerapatan adat nagari adalah orang yang tergolong “urang nan ampek jinih” yaitu niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama dan bundo kanduang (kelompok wanita dewasa).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah di seluruh Indonesia, di Sumatera Barat terjadi perubahan pemerintahan di tingkat terendah yang sebelumnya berada di tingkat desa/keluharan beralih ke tingkat nagari. Untuk Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, semula kabupatan Tanah Datar yang terdiri dari 221 desa/kelurahan, sekarang berdasarkan Perda tersebut telah terbentuk 75 nagari dan 280 jorong.

Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif guna memelihara ketahanan agama dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Kembali ke sistem pemerintahan nagari antara lain bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, dapat diterima, dan memiliki legitimasi dalam masyarakat. Di samping itu juga menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Untuk mensukseskan proses kembali ke nagari telah dilaksanakan persiapan-persiapan baik dalam bentuk kegiatan pembekalan dan pelatihan teknis untuk wali nagari, Badan Perwakilan Rakyat (BPRN) yang sekarang diubah menjadi Badan Musyawarah (Badan Musyawarah) Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan aparat nagari sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi institusi masing-masing dan sekaligus mendapat pedoman dalam melaksanakan tugas. Kondisi ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan lancarnya komunikasi dengan Pemerintahan Daerah.

Dengan gambaran singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah nilai budaya masyarakat Minang yang telah ada sejak dahulu. Masyarakat Minangkabau tidak dibesarkan dalam budaya feodalisme seperti yang ada pada masyarakat Jawa pada umumnya. Masyarakat Minang tidak mengenal konsep raja sebagai titisan dari dewa sehingga raja harus dihormati sedemikian rupa. Kondisi budaya seperti ini menciptakan kepribadian masyarakat Minang yang bebas dan merdeka. Konsepsi masyarakat Minangkabau tentang pemimpin dapat terwakili dengan baik dalam pepatah Minang berikut yang menyatakan bahwa pemimpin itu ”ditinggian sarantiang, didahuluan salangkah”. (ditinggikan seranting, didahulukan selangkah). Maknanya, pemimpin adalah wakil masyarakat yang dipilih oleh karena kecakapannya dan kepandaiannya. Warga masyarakat yang memiliki kemampuan ini dihormati oleh seluruh masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam kaumnya untuk membawa kaumnya ke arah yang lebih baik. Konsep ini dilaksanakan berjenjang sesuai dengan tingkat kepemimpinan seseorang. Mulai dari sebagai mamak[3] dalam keluarga besar hingga penghulu[4] dalam suku. Para penghulu-penghulu suku inilah yang kemudian bergabung dalam lembaga kerapatan adat nagari.

Kepribadian dan konsepsi tentang kepemimpinan seperti inilah yang akan melandasi pembahasan dalam tulisan ini tentang bagaimana orang Minang melihat pemimpin mereka yang duduk di pemerintahan sehingga dapat melakukan kontrol sosial untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, perubahan budaya dan terjadinya interaksi dengan nilai-nilai luar, seperti pola pemerintahan yang terpusat pada masa Orde Baru, juga menjadi alat bantu analisa.

Perubahan Sosial Masyarakat Tanah Datar: Dari PRRI Hingga Otonomi Daerah

Kalau kita berbicara tentang sukubangsa Minangkabau dan kebudayaannya, sama halnya dengan berbicara tentang banyak suku bangsa lain di Indonesia. Kita tidak dapat mengabaikan perubahan yang telah berjalan sejak beberapa lama dan telah menghilangkan nilai-nilai lama dan diganti dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih cocok dalam memenuhi kebutuhan mereka pada saat ini.

Apa yang dulunya dianggap sebagai daerah kebudayaan Minangkabau, sekarang sudah banyak mengalami pengaruh dari unsur-unsur lain akibat kontak dengan dunia luar. Perubahan ini juga terjadi karena tidak cocoknya nilai lama untuk keadaan sekarang ini. Tidak setiap penduduknya dapat dianggap sebagai pemangku kebudayaan Minangkabau; dan sebaliknya, tidak setiap orang yang dari ayah dan ibunya adalah keturunan Minangkabau dapat dikatakan sebagai pendukung kebudayaan Minangkabau, terutama jika mereka dibesarkan di luar daerah kebudayaan Minangkabau.

Pada pertengahan dekade 50-an sampai awal dekade 60-an, terjadi berbagai pergolakan atau pemberontakan di negara Republik Indonesia yang umumnya disebabkan karena ketidakpuasan pada pemerintah pusat karena ada kesenjangan antara pusat dan daerah yang cukup mencolok. Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) misalnya. Semula, gerakan itu tidak tampak berniat ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi, pemberontakan itu akhirnya dikenal sebagai “gerakan anti-Jawa”, karena kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa dianggap semakin besar.

Sumatera Barat yang pada waktu itu masih bergabung dengan Medan dan Riau dalam Sumatera Tengah juga merupakan basis gerakan PRRI. Gerakan ini akhirnya dapat dipadamkan oleh pemerintah pusat. Berlatar-belakang sejarah PRRI ini, terjadi perubahan budaya yang menurut Ketua Legiun Veteran Kabupaten Tanah Datar Bapak H. Faisal Kasim sebagai salah satu perubahan yang cepat pada nilai-nilai budaya Minangkabau. Dengan kalahnya PRRI atas pemerintah pusat, mulai ada perbauran budaya yang dibawa oleh tentara dan aparat pemerintahan pusat dengan budaya masyarakat Minangkabau. H. Faisal Kasim menyatakan bahwa sebelum terjadinya PRRI, budaya masyarakat Minangkabau cukup terjaga karena tidak ada hubungan yang berarti dengan dunia luar yang dapat menyebabkan pergeseran budaya dengan cepat.

Kondisi sebagai pihak yang kalah menyebabkan proses pergeseran budaya masyarakat Minangkabau pada masa paska PRRI semakin cepat karena adanya perasaan sebagai pihak yang kalah yang lebih rentan terpengaruhi oleh budaya baru, dan di sisi lain adanya perasaan sebagai pihak yang menang pada diri tentara pusat. Keadaan pada masa itu kurang lebih sama dengan keadaan ketika rakyat Bonjol kalah dari Belanda pada Perang Paderi.

Proses perubahan sosial yang yang cepat pada masyarakat Minangkabau berlanjut hingga pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun dalam masa Orde Baru. Orde Baru dikenal sebagai masa pemerintahan dengan pola kepemimpinannya yang terpusat. Semua kebijakan ditentukan dari Jakarta sebagai pusat kekuasaan. Salah satu kebijakan Orde baru melalui UU No 9 Tahun 1979 adalah melakukan penyeragaman sistem pemerintahan terkecil menjadi desa di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar harus merubah pola pemerintahan mereka dari pola hidup dalam nagari menjadi desa. Proses perubahan sistem pemerintahan ini berarti menghilangkan fungsi nagari sebagai sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau yang dijalankan dengan prinsip-prinsip adat dan diganti dengan prinsip desa yang diperkenalkan oleh pemerintah.

Salah satu yang berubah adalah sistem pimpinan masyarakat. Jika di nagari yang menjadi wali nagari adalah seorang penghulu yang bergelar datuk dan memerintah dengan aturan adat, sedangkan di dalam sistem desa yang menjadi kepala desa tidak harus datuk dan menjalankan pemerintahan dengan aturan-aturan yang ditetapkan dari pusat. Proses ini berjalan paling tidak selama 32 tahun sehingga selama itu pula peran adat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya harus berbagi dengan sistem birokrasi yang didatangkan dari pusat. Selama masa ini terjadi proses penurunan fungsi adat dalam masyarakat Minangkabau.

Di tingkat birokrasi yang lebih tinggi, ada semacam nilai-nilai birokrasi yang tersosialisasikan. Antara lain bahwa pemimpin atau aparat pemerintah mempunyai status yang sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat. Konsep pelayan masyarakat tidak cocok disebutkan bagi aparat pemerintah pada masa Orde Baru ini. Ini dipengaruhi oleh budaya feodalisme dan patron klien yang ada pada masyarakat Jawa yang memang mendominasi pejabat-pejabat negara pada masa itu, sehingga dikenal pula proses ”jawanisasi” di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan pemerintahan yang dikendalikan secara militeristik di berbagai lini pemerintahan, sehingga menambah bentuk pemerintahan satu komando dari pimpinan dan penggunaan cara-cara represif dalam menciptakan keamanan.

Budaya birokrasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar sebagian besar dipengaruhi oleh budaya korupsi yang ada di birokrasi pada masa Orde baru di bawah pimpinan Soeharto. Beberapa nilai-nilai birokrasi Orde Baru adalah: militeritik, feudal, top down, patrimonial, otoriter, aristokrasi dan partai tunggal. Bagan di bawah ini merupakan perbandingan nilai-nilai yang ada pada tataran birokrasi dengan tataran budaya masyarakat Minangkabau.

Perbandingan Nilai-Nilai Budaya Birokrasi Orde Baru

Dengan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Minangkabau

yang Dianut Oleh Masyarakat Tanah Datar

No

Orde Baru

Masyarakat Tanah Datar

1

Sentralistik

Desentralistik

2

Feodal, aristokrasi

Demokrasi

3

Patrilineal

Matrilineal

4

Top Down

Bottom Up

5

Manifest

Laten

6

Amuk massa/duel

Diplomasi

7

Dominan

Subordinat

Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto melalui Orde Baru, masyarakat Minangkabau hidup dan dipengaruhi oleh dua nilai besar ini. Pertama, nilai-nilai pemerintahan militeristik, patrimonial dan feodalisme di bawah kepemimpinan Soeharto, kedua, nilai-nilai budaya Minang yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Inilah dua nilai besar yang mempengaruhi para pejabat dan aparat pemerintahan di Tanah Datar sampai saat ini. Walaupun era reformasi telah berjalan sejak lengsernya Soeharto, namun masyarakat Tanah datar serta aparat dan pejabat sekarang adalah produk yang dibesarkan dalam nilai-nilai Orde Baru. Oleh karena kuatnya pengaruh pusat terhadap daerah, termasuk budaya birokrasi, maka semua praktek korupsi yang umum diketahui di daerah lain di Indonesia selama Orde Baru juga terjadi di Kabutaten Tanah Datar.

Potensi Daerah

Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai potensi seperti di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata dan bidang lainnya.

Kawasan ini memiliki kawasan hutan seluas 47.440 km persegi atau 35,51% dari luas keseluruhan kabupaten Tanah Datar. Areal persawahan seluas 28.910 km persegi (21,64%), pertanian tanah kering 18.245,1 km persegi (13,66%), perkebunan 16.833,50 km persegi (12,60%), rawa/danau 6.420 km persegi (4,81%), kebun campuran 5.190 km persegi (3,88%), tanah tandus 1.208 km persegi (0,90%) dan kolam ikan 863,50 km persegi (0,65%).

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris karena sebagian masyarakatnya bergerak pada sektor pertanian. Dari 133.600 ha luas wilayah Kabupaten Tanah Datar telah dimanfaatkan untuk lahan budidaya seluas 61.07% dan dikuasai oleh rumah tangga petani seluas 36.908 ha (45,2%). Dari luas lahan yang dikuasai tersebut telah digunakan untuk usaha pertanian seluas 32.652 ha (88.4%). Jumlah masyarakat yang berusaha tani lebih kurang 76% dari jumlah penduduk, yaitu sebanyak 250.771 orang atau 64.338 KK. Dengan demikian, rata-rata luas lahan garapannya hanya 0.51 Ha/KK.

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Tanah Datar meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Sebagai komoditas yang berperan penting secara strategis dan politis terutama dalam pengamanan dan ketahanan pangan, maka tanaman padi mendapat perhatian khusus di Kabupaten Tanah Datar. Komoditas padi ditemui di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar. Penanaman padi terluas ada di Kecamatan Lintau Buo, Sungai Tarab dan Batipuh.

Keuangan Daerah

Kabupaten Tanah Datar termasuk kabupaten yang terbatas kemampuan keuangannya, disebabkan oleh terbatasnya potensi sumber daya alam. Sekarang ini potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar hanyalah sekitar Rp 20 milyar setahun atau hanya lima persen saja dari jumlah APBD setiap tahunnya. Sedangkan dana yang 95% persen lagi diperoleh dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten Tanah Datar masih belum dapat memacu pembangunan di daerah ini dengan cepat, sehingga pembangunan di Tanah Datar masih sangat terbatas.

Saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih terdapat 18.229 keluarga yang tergolong miskin yang masih sangat membutuhkan bantuan baik berupa pelatihan keterampilan maupun bantuan modal usaha.

Hingga tahun 2006, masih ada jorong dan nagari yang belum menikmati aliran listrik dan air bersih, termasuk air untuk aliran irigasi teknis. Hal ini sangatlah mendasar sebab mata pencaharian masyarakat sebagian besar ditopang oleh hasil pertanian terutama padi, di samping hasil perkebunan dan peternakan.

Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kab. Tanah Datar

Tahun : 2004

NO.

SUMBER PENERIMAAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE (%)

1

Pajak Daerah

2,377,000,000

2,532,078,424

106.52

2

Retribusi Daerah

3,319,443,000

2,799,371,593

84.33

3

Hasil Pers. Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

5,102,917,048

5,558,196,486

108.92

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

4,539,260,560

4,465,240,845

98.37

JUMLAH

15,338,620,608

15,354,887,348

100.11

Sumber: Dipenda Kab.Tanah Datar

Target Penerimaan PAD Kab. Tanah Datar

Tahun : 2007 dan 2008

NO.

SUMBER PENERIMAAN

2007

2008

1

Pajak Daerah

2,943,670,000

3,153,090,000

2

Retribusi Daerah

4,797,518,000

6,139,973,500

3

Hasil Pers. Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

9,917,378,880

11,285,000,000

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

6,041,433,120

6,310,910,000

JUMLAH

23,700,000

26,888,973,500

Sumber: Dipenda Kab.Tanah Datar

Realisasi PAD dari Tahun ke Tahun

No.

Tahun

Jumlah Realisasi PAD (Rp.000)

1

2000

1.943.734

2

2001

5.218.146

3

2002

11.308.686

4

2003

14.782.988

5

2004

15.354.887

Sumber : Dipenda Kab. Tanah Datar

Produk Domestik Regional Bruto

Beberapa Bidang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 dan Proyeksi Tahun 2007

Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha

No.

2002

2007

Laju Pertumbuhan

Lapangan Usaha

Nilai (Rp juta)

Kontribusi (%)

Nilai (Rp juta)

Kontribusi(%)

1

Pertanian

172008,11

30,70

192438,67

27,27

0,02270101

a.Tanaman Pangan & Hortikultura

135424,01

24,17

146352,7

20,74

0,01564285

b. Perkebunan

11303,68

2,02

13449,49

1,91

0,03537385

c. Peternakan

13527,34

2,41

17653,29

2,50

0,05468471

d. Kehutanan

5959,56

1,06

6589,9

0,93

0,02031184

e. Perikanan

5793,52

1,03

8393,29

1,19

0,07695596

2

Industri Pengolahan

83595,77

14,92

115250,71

16,33

0,06633057

a.Industri tanpa migas

83595,77

14,92

115250,71

16,33

0,06633057

3

Perdagangan, hotel dan restoran

72621,82

12,96

92303,64

13,08

0,04913250

a. Perdagangan besar dan eceran

69450,61

12,40

86893,17

12,31

0,04583197

b. Hotel

365,79

0,07

750,24

0,11

0,15449931

c. Restoran

2805,42

0,50

4660,23

0,66

0,10683247

4

Jasa-jasa

104237,08

18,61

136325,77

19,32

0,05514257

a.Pemerintahan umum

78783,22

14,06

101167,86

14,34

0,05128815

b. Swasta

25453,86

4,54

35157,91

4,98

0,06672845

– Sosial kemasyarakatan

5632,73

1,01

6812,78

0,97

0,03877404

– Hiburan dan rekreasi

729,51

0,13

930,11

0,13

0,04978560

– Perorangan dan rumah tangga

19091,62

3,41

27415,02

3,88

0,07505122

Sumber : Bappeda Tanah Datar

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2006, dari target pendapatan sebesar Rp 385.468.894.700 telah direalisasikan sebesar Rp 401.319.763.346 atau 104.111% yang terdiri dari: 1. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 dengan target Rp 22.835.199.700 telah direalisasikan Rp 27.681.518.126 atau 121.22%; 2. Bagian Dana Perimbangan dengan target Rp 350.754.746.000 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 370.087.727.070 atau 105,51%.; 3. Bagian Lain-lain Penerimaan yang sah dari target Rp 11.878.949.000 terealisasikan Rp 3.550.518.150 atau 29,89%.

Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Saat Ini

Saat ini, Kabupaten Tanah datar dipimpin oleh Ir. Shadiq Pasadigoe, SH. yang menjabat sebagai bupati sejak tahun 2005 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama di Kabupaten Tanah Datar[5].

Secara umum, hampir semua informan dalam penelitian ini menilai bahwa Kabupaten Tanah Datar masih dapat dibilang terkendali dalam hal munculnya praktek-praktek korupsi, walaupun dengan catatan-catatan khusus terkait dengan sejarah birokrasi pada masa Orde Baru.

Bapak Shadiq sendiri sebagai bupati menilai bahwa Kabupaten Tanah Datar saat ini berada dalam tahap menuju bersih dalam kisaran nilai 70 – 80 dalam skala 100. Pak Shadiq melihat bahwa yang paling penting adalah komitmen kepala daerah untuk menindaklanjuti setiap penyelewengan yang terjadi. Saat ini, usaha yang dilakukan oleh bupati untuk mendapat masukan dari masyarakat tentang berbagai kasus penyelewengan di tingkat bawah adalah dengan meminta masyarakat unutk mengadukan setiap penyelewengan yang ada baik melalui SMS ke nomor telepon selular beliau ataupun surat. Beliau berpendapat animo masyarakat sangat besar dalam berpartisipasi memberi laporan melalui SMS ini. Beliau mencontohkan sudah ada beberapa kasus penyelewengan yang berada di tingkat staf yang dapat beliau bereskan dengan cepat akibat adanya laporan melalui SMS dari masyarakat.

Komposisi masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang homogen secara sukubangsa, keseragaman nilai-nilai budaya dan agama, serta wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat menyebabkan kontrol sosial masih terbilang kuat antar sesama masyarakat maupun terhadap birokrat pemerintah. Selain itu, sedikitnya nilai perputaran uang yang ada di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan kecilnya peluang untuk terjadinya korupsi dalam jumlah yang besar. Sama sekali tidak ada kegiatan industri dalam skala besar di kabupaten ini, dan ini terlihat dari komposisi penduduk Kabupaten Tanah Datar di mana 75 % penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Otomatis, dalam satu tahun berjalan, satu-satunya kegiatan yang menggunakan anggaran yang besar adalah kegiatan operasional pemerintah yang didanai oleh APBD. Dalam APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2008 yang telah disahkan dalam rapat DPRD, dua dinas yang mendapatkan anggaran yang paling besar adalah Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja serta Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Memang menjadi perdebatan jika berbicara praktek korupsi di tengah budaya ketimuran masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pula di Tanah Datar. Praktek-praktek korupsi kadangkala terkaburkan dengan kebiasaan masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang erat. Dalam masyarakat Minangkabau, saling memberi dan bertenggang rasa kepada tetangganya adalah hal yang lumrah. Agak rancu jika seorang aparat pemerintah menerima sesuatu dari masyarakat sebagai bentuk saling memberi dalam bentuk hubungan ketetanggaan. Bagaimana membedakan antara perilaku pemberian hadiah ini ketika aparat pemerintah ini membantu si tetangga dalam urusan pengurusan surat-surat penting. Pada masyarakat timur, tujuan pemberian hadiah bukan hanya untuk memberikan uang pelicin atau uang bayaran terhadap pelayanan yang dikhususkan kepada seseorang, tetapi ucapan terima kasih kepada saudara, tetangga, teman dan sebagainya yang sudah menjadi semacam nilai budaya. Topik seperti ini menjadi pertanyaan dari beberapa informan dalam merumuskan konsep korupsi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Di luar semua perdebatan tentang kebiasaan mayarakat yang mempunyai indikasi korupsi tersebut, semua informan sepakat bahwa ada tindakan dari aparat pemerintah maupun pengusaha sebagai rekanan pemerintah yang memang jelas-jelas merupakan bentuk praktek korupsi, karena ada aspek merugikan keuangan negara, merugikan terhadap pelayanan masyarakat, serta tindakan yang dianggap melakukan pemerasan terhadap masyarakat.

Dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemukiman dan Transmigrasi, diketahui adanya permainan dan berbagai praktek kecurangan yang terjadi, temasuk di kabupaten Tanah Datar yang menurut beberapa informan masih terjadi sampai saat ini. Jika dilihat di dalam proses tender proyek pengadaan jalan, banyak informan yang mempercayai adanya semacam kerjasama antara aparat pemerintah dengan pelaku bisnis sehingga pelaku bisnis yang bisa membayar lebih besar atau pelaku bisnis yang mempunyai hubungan kedekatan dengan aparat pemerintah yang mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan proyek. Selain itu, sebagian informan dari kalangan masyarakat menyampaikan bahwa memberikan proyek kepada penawar terendah yang kadang kala diragukan mutunya juga masih terjadi. Informan melihat bahwa ada permainan aparat untuk memenangkan penawar terendah dan ketidakseriusan dari aparat dalam menilai pentingnya asas manfaat hasil dari proyek tersebut sehingga sudah dapat dibayangkan bagaimana hasil dari proyek tersebut nantinya karena sudah pasti tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, beberapa informan meyakini masih ada praktek-praktek yang merugikan keuangan negara sampai berbentuk pemerasan terhadap masyarakat seperti meminta biaya perijinan lebih dari biaya yang telah ditentukan. Contoh kasus yang diberikan oleh seorang wakil masyarakat berikut menceritakan tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah di badan pertanahan. Biaya yang tertera di peraturan misalnya Rp 600 ribu, namun, aparat pemerintah meminta biaya pengurusan yang lebih besar dari itu hingga Rp 1,5 juta. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dan sebagainya juga sering diselewengkan dan dibuat lama. Jika berdasarkan peraturan proses perijinannya dapat selesai dalam waktu 4 jam, namun pada kenyataanya bisa menjadi 24 jam. Jika ada uang tambahan sebagai pelicin, semua urusan perijinan tersebut bisa cepat diproses.

Contoh lain tentang tentang praktek korupsi yang berbentuk pemerasan terhadap masyarakat adalah tilang di tempat tanpa ada bukti penerimaan surat tilang oleh aparat kepolisian. Dalam diskusi kelompok, kebiasaan para aparat polisi ini masih menjadi topik menarik untuk menjelaskan praktek korupsi oleh aparat. Kadangkala polisi sengaja mencari-cari kesalahan pengendara di jalan raya sehingga terjadilah negosiasi dalam menentukan harga yang pas agar si pengendara bermotor tidak dibawa ke pengadilan.

Perwakilan dari aparat pemerintahan memaparkan, sejak reformasi sudah ada perubahan dalam paradigma praktek korupsi di kalangan aparat pemerintah daerah ke arah yang lebih baik. Pemda termasuk organisasi yang relatif cepat dalam pembenahan birokrasi dibandingkan dengan masih banyaknya praktek korupsi yang merugikan masyarakat yang terjadi di beberapa instansi pemerintah seperti kepolisian, lembaga penegak hukum dan badan pertanahan.

Penyebab perubahan yang sudah ada di instansi pemerintahan daerah, selain memang ada keinginan dari pribadi aparat pemerintahan dalam membenahi sistem birokrasi dan organisasi, dorongan dari luar juga kuat menuntut perubahan tersebut. Contohnya, lembaga-lembaga donor dari luar negeri mensyaratkan beberapa hal kepada pemerintah daerah jika ingin menerima bantuan dalam bentuk program maupun hibah. Sebelumnya, bantuan yang sudah sering diberikan oleh pihak luar ini ditengarai mengalami banyak kebocoran, sehingga pihak donor semakin berhati-hati dalam menyalurkan bantuan mereka. Salah satu program yang berjalan saat ini di Kabupaten Tanah Datar adalah program P2TPD yang dilaksanakan di 14 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Program ini mensyaratkan adanya kesepakatan-kesepakatan yang harus ditandatangani oleh Pemda Tanah Datar sebelum diterapkan di lapangan, di antaranya adalah adanya Perda Transparansi dan Partisipasi serta adanya sosialisasi APBD ke seluruh masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa prestasi Tanah Datar cukup dikenal di Indonesia. Saat ini pimpinan proyek dan bendahara sudah diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak melaksanakan tindakan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek-proyek di instansi pemerintah. Selain itu, sudah dilaksanakan pendataan harta kekayaan para pejabat yang diorganisir oleh KPK, walaupun sebagian dari anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar belum menyerahkan laporan harta kekayaan mereka. Perda Transparansi dan Partisipasi yang telah disahkan tersebut mengamanatkan semua informasi tentang pemda dapat diakses oleh masyarakat dengan bebas. Amanat dari Perda ini yang saat ini mengalami kendala adalah pembentukan Komisi Transparansi yang masih menyisakan salah persepsi antara Pemda dan DPRD, sehingga sampai saat ini Komisi Transparansi dan Partisipasi di Tanah Datar belum terbentuk.

Pemda Tanah Datar juga bekerja sama dengan GTZ – Kemenpan dalam melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Pemda juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memotong jalur birokrasi. Salah satu yang menjadi program kebanggaan dari Pemda adalah adanya kredit lunak tanpa agunan yang diberikan kepada pedagang kecil di pasar Batusangkar. Program ini melibatkan Bank Nagari sebagai pengelola kredit. Pemda memberikan kemudahan dalam pengurusan izin untuk mendapatkan kredit. Program ini sangat membantu pedagang kecil yang memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Program ini sudah menjadi “Best Practice” dari kabupaten Tanah Datar yang telah ditiru dan dicoba diterapkan di seluruh kabupaten di Sumatera Barat.

Wakil masyarakat memberi masukan bahwa memang penting untuk meningkatkan dan menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap program yang akan dilaksanakan di kabupaten Tanah Datar harus melibatkan masyarakat dari awal sampai akhir. Inilah yang menjadi inti dari pelaksanan pemerintahan yang baik dalam bentuk partisipasi masyarakat di semua kegiatan dan program yang direncanakan pemerintah.

Nilai-nilai transparansi bukan hal yang asing bagi masyarakat Tanah Datar. Penerapan nilai-nilai transparansi telah umum dijalankan oleh masyarakat Minangkabau misalnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja mesjid. Selain itu, nilai-nilai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat juga harus menjadi hal yang mesti ditumbuhkan.

Ada kritik yang diberikan oleh informan sebagai wakil dari partai oposisi kepada pemerintah perihal kebijakan dari pemerintah yang baru untuk melanjutkan program-program yang dinilai berhasil dilakukan oleh pemerintah yang lama. Setiap kebijakan yang terbukti efektif dari pemerintahan sebelumnya, sebaiknya dilanjutkan oleh pemimpin yang berikutnya. Tidak dilanjutkannya kebijakan pemimpin yang lalu, menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran, usaha dan pemikiran. Jika satu langkah telah dilaksanakan setengahnya dan terbukti berhasil, namun pergantian pemimpin menyebabkan program yang dinilai sudah baik ini tidak dilanjutkan lagi.

Pada dasarnya pihak oposisi menilai bahwa memang sudah ada perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik dari proses pemerintahan di Tanah Datar. Keterbukaan dari pemerintah sejak masa reformasi ini sudah terlihat. Namun, informan dari partai oposisi menilai bahwa ada kebiasaan dalam masyarakat untuk mengkritik dengan membabi buta kepada pemerintah. Padahal, sesuatu yang dikritik oleh masyarakat itu sebenarnya sudah dipecahkan dan sudah diselesaikan masalahnya oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat masih belum menggunakan perkembangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini dengan maksimal karena faktor sumber daya manusia yang masih kurang.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya proyek yang mempunyai nilai uang paling besar di Kabupaten Tanah Datar. Hampir tidak ada proyek swasta yang bernilai sama dengan anggaran pengadaan barang dan jasa di Dinas Kimpraswil ini.

Pada APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2008, anggaran untuk Dinas Kimpraswil telah ditetapkan sekitar Rp 77 milyar termasuk biaya untuk gaji pegawai. Sama seperti Dinas Kimpraswil di daerah yang lain, Dinas Kimpraswil di Kabupaten Tanah Datar mempunyai 4 subdinas, yaitu PSDA (Pembangunan Sumber Daya Air–Irigasi), Prasarana Jalan, Tata Bangunan dan Tata Ruang. Alokasi anggaran terbagi ke 4 sub-dinas ini dengan anggaran terbesar di subdinas Pengadaaan Prasarana Jalan. Semua proyek pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur diumumkan secara luas kepada khalayak di koran lokal dan koran nasional, sehingga semua perusahaan yang ingin ikut boleh mendaftarkan diri. Setelah itu akan diadakan tender untuk menentukan perusahaan yang menang untuk melaksanakan proyek tersebut. Semua rencana pembangunan prasarana untuk tahun 2008 telah ada dan proses penentuan pembangunan prasarana ini merupakan hasil keputusan dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari).

Dalam pengadaan barang di Dinas Kimpraswil, merujuk kepada Keppres No. 80 Tahun 2003, proses pengadaan barang dan jasa ada 2, yaitu melalui tender dan penunjukan langsung. Penunjukan langsung diperbolehkan jika nilai proyek adalah Rp 50 juta ke bawah. Untuk proyek yang bernilai Rp 50 Juta ke atas harus diadakan tender. Namun, ada isu di tingkat masyarakat tentang proses penentuan proyek ini. Misalnya, ada sebuah proyek yang bernilai Rp 200 juta sehingga sesuai peraturan proyek ini harus dilakukan tender. Namun, pihak-pihak tertentu di Dinas Kimpraswil melakukan semacam kesengajaan dan kecurangan agar proyek ini menjadi penunjukan langsung. Cara yang dilakukan adalah dengan sengaja membagi proyek ini menjadi proyek bernilai Rp 50 juta ke bawah sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan penunjukan langsung. Pejabat yang melakukan penunjukan langsung ini tentunya berkeinginan untuk mendapatkan komisi yang besar dari rekanan yang ditunjuknya atau malah menunjuk perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau kerabatnya.

Tender arisan yang memang dikenal luas dalam pengadaaan barang dan jasa di mana saja di Indonesia juga terjadi di kabupaten Tanah Datar. Modus tender arisan adalah para pengusaha melakukan semacam kesepakatan di antara mereka untuk menentukan pengusaha mana yang akan memenangkan tender suatu proyek. Caranya dengan memberikan uang kepada beberapa pengusaha tertentu agar dia tidak ikut dalam tender tersebut, atau proposal penawarannya dibuat setinggi mungkin sehingga kalah tender. Uang yang diberikan oleh pengusaha kepada koleganya sesama pengusaha ini dikenal dengan istilah lokal sebagai “uang cindua” (uang cendol).

Namun, dari pengakuan seorang pengusaha jasa konstruksi di Tanah Datar, cara tender seperti ini lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan jika pemerintah atau panitia proyek memenangkan perusahaan yang mempunyai penawaran paling rendah. Jika sebuah perusahaan yang menawar paling rendah menjadi pemenang dalam sebuah proyek, ada kemungkinan mutu bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan kualitas karena banyak penghematan di sana-sini agar pengusaha tersebut tetap mendapatkan untung. Lain halnya jika pengusaha melakukan tender arisan, maka anggaran proyek diterima sesuai dengan anggaran yang direncanakan sehingga proses pengerjaan proyek sesuai dengan standar yang dikehendaki. Uang yang diberikan kepada pengusaha lain sebagai uang penolak agar tidak ikut tender tadi diambil dari keuntungan mereka tanpa merusak nilai proyek.

Bupatipun sepertinya memahami proses yang terjadi dalam tender arisan ini. Beliau mengatatakan bahwa harus ada semacam pembinaan terhadap para rekanan ini agar tidak melakukan berbagai kecurangan dalam melaksanakan proyek sehingga nilai manfaat dari suatu proyek dapat benar-benar dinikmati oleh rakyat.

Isu adanya broker/perantara dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Kimpraswil juga menjadi isu yang menarik dalam diskusi yang dilakukan dengan perwakilan masyarakat Tanah Datar. Bapak Mardek, sebagai ketua GAPENSI menceritakan bahwa saat ini bisa saja seorang (bisa saja pengusaha atau bukan) meminta sebuah proyek pembangunan prasarana karena kedekatan personalnya dengan pimpinan proyek dari Dinas Kimpraswil. Kemudian, orang ini menawarkan pula kepada temannya pengusaha lain untuk mengerjakan proyek tersebut. Orang yang mempunyai kedekatan dengan pimpinan proyek ini hanya menerima komisi bersih saja sebagai perantara/broker dari proyek yang dia berikan kepada pengusaha jasa konstruksi yang sebenarnya. Kedekatan seorang broker dengan kepala dinas atau pejabat di Dinas Kimpraswil telah menyebabkan proses penunjukan langsung menjadi tidak fair/adil. Kadang kala orang yang mempunyai kedekatan dengan kepala dinas ini mengerjakan sendiri proyek dengan cara meminjam perusahaan jasa konstruksi pengusaha lain. Dari diskusi yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Gapensi Kabupaten Tanah Datar, mereka berkomitmen akan mengadakan perbaikan agar praktek-praktek yang tidak sepatutnya dapat dikurangi.

Nilai-nilai Budaya Lokal dan Praktek Korupsi

Seperti yang telah dijelaskan bahwa masyarakat Minangkabau masih memiliki pola hidup kekeluargaan sebagai akibat sistem kekerabatan mereka yang menganut sistem keluarga luas. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan ini akan memberi pengaruh positif dalam mengurangi praktek-praktek korupsi di masyarakat. Orang Minangkabau akan merasa sangat malu jika mereka diketahui melakukan praktek korupsi oleh masyarakat, apalagi jika kasus tersebut sampai ke pengadilan. Dihubungkan dengan pola hidup kekeluargaan, jika seorang anggota keluarga melakukan kesalahan, maka yang akan mendapat aib adalah semua keluarga besar, mulai dari orang tuanya, paman dan kerabat mereka yang lain. Ada pepatah minang mengatakan “anak mamanjek orang tuo nan jatuah, kamanakan mamanjek, mamak nan jatuah” (anak yang memanjat orang tuanya yang jatuh, keponakan yang memanjat, paman yang jatuh). Artinya, jika seorang anak melakukan kesalahan, maka yang akan menanggung malunya adalah orang tuanya. Selain sebagai anak, seseorang adalah keponakan dari pamannya, maka jika keponakan ini melakukan kesalahan maka pamannyalah yang ditanya orang. Nilai-nilai seperti ini merupakan salah satu alat yang ampuh dalam masyarakat Minangkabau untuk memberikan kontrol sosial terhadap terjadinya sebuah tindak kesalahan, termasuk praktek korupsi.

Namun, ada semacam catatan yang diberikan oleh tokoh masyarakat lain yang beranggapan bahwa telah banyak perubahan yang terjadi secara sosial dan budaya di masyarakat Tanah Datar. Adanya tuntutan hidup yang lebih berat membuat mulai tumbuh nilai-nilai acuh tak acuh terhadap keadaan yang jelas-jelas melanggar adat atau peraturan. Saat ini banyak manusia yang tidak puas dengan apa yang dia dapat sekarang padahal yang didapatnya tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan kemampuannya. Jika ada kesempatan dan celah untuk melakukan tindakan yang melanggar norma, maka mereka akan memanfaatkan kesempatan itu.

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau mempunyai praktek yang lebih mengarah kepada nepotisme. Salah seorang informan perwakilan dari masyarakat menjelaskan bahwa aparat Pemda akan mendahulukan kerabatnya jika ada urusan yang harus diselesaikan. Seorang yang sedang berurusan dengan Pemda akan meminta bantuan kerabatnya yang menjadi aparat Pemda. Sepertinya belum menjadi budaya bagi masyarakat kita untuk antri dan mengikuti prosedur yang ada. Kebiasaan ini menjadi-jadi karena sistem birokrasi Indonesia yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama.

Ada pepatah Minang yang mengatakan “baraia sawah di ateh, lambok sawah di bawah” (berair sawah di atas, lembab sawah di bawah), artinya bahwa jika seorang anggota kelompok mendapat rezeki atau mempunyai jabatan maka orang-orang di sekelilingnya akan ikut menikmati rezeki atau jabatan tersebut. Hal ini dianggap sebagai kodrat alam dan pepatah ini dipahami benar oleh masyarakat Minangkabau. Setiap orang cenderung untuk mendahulukan keluarganya.

Keadaan alam Kabupaten Tanah Datar secara khusus, dan Provinsi Sumatera Barat secara umum yang merupakan daerah rawan bencana terutama gempa secara jelas telah menghambat proses pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, termasuk usaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Jika sudah terjadi bencana seperti gempa, banjir dan lain-lain, maka masyarakat akan susah untuk mendapatkan beras sehingga masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap jalannya pemerintahan. Akibatnya proses kontrol sosial terhadap pemerintahan tidak berjalan efektif. Selain itu, rendahnya sumber daya manusia di dalam masyarakat juga menyebabkan tidak adanya kemampuan yang memadai dari seluruh masyarakat untuk memberikan pengawasan yang tepat terhadap praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Aparat pemerintah memahami bahwa salah satu cara agar praktek korupsi seperti pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah bisa ditanggulangi adalah dengan menyegerakan pelayanan semua urusan masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi aparat pemerintah untuk melakukan kecurangan dengan meminta uang lebih.

Proses pengurusan berbagai urusan masyarakat yang sering tertunda meyebabkan masyarakat berpikir lain. Kadang kala masyarakat membaca keadaan ini sebagai tanda bahwa aparat pemerintahan memerlukan uang pelicin agar urusan cepat selesai. Masyarakat berinisiatif sendiri untuk memberi uang kepada aparat. Ada hubungan timbal balik terhadap terjadinya praktek korupsi, yaitu ada permintaan dan ada penawaran. Permintaan dari masyarakat disebabkan proses birokrasi yang lama. Ini disambut dengan penawaran aparat pemerintah yang bersedia membantu dengan imbalan yang cocok.

Hal ini sepertinya sudah menjadi budaya. Praktek ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak jaman kerajaan sampai penjajahan Belanda. Salah seorang wakil dari pemerintahan beranggapan bahwa kebiasaan memberi upeti kepada penguasa baik pada jaman kerajaan dulu hingga kebiasaan pedagang Tionghoa memberi sogokan kepada pejabat Belanda merupakan cikal bakal budaya korupsi di Indonesia. Selain itu, dikuatkan oleh nilai-nilai feodalisme yang ada pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam pemberantasan praktek korupsi, wakil dari pemerintah mempunyai pendapat bahwa pemberantasan korupsi akan efektif jika dilakukan dari atas karena para bawahan yang ada di daerah menurut saja apa yang dikatakan pusat. Jika masih ada orang pusat yang minta dilayani setiap mereka berkunjung ke daerah, orang daerah tetap akan melayani mereka walaupun itu merupakan praktek korupsi.

Daftar Referensi

Efrizon (penyusun). Pesona dan Profil Luhak Nan Tuo. Batusangkar: Kantor Inforkom dan PDE Tanah Datar, 2005.

Navis, A. A. Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafitipress, 1998.


[1] Efrizon (penyusun). Pesona dan Profil Luhak Nan Tuo. (Batusangkar: Kantor Inforkom dan PDE Tanah Datar, 2005), hal 1.

[2] Kerajaan Minangkabau terbagi dalam tiga bagian, yakni Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung, sekitar 4 km dari pusat kota Batusangkar, yang merupakan kepala pemerintahan, Raja Adat yang berkedudukan di Buo, yang memegang urusan undang-undang dan hukum, dan Raja Ibadat berkeduduakn di Sumpur Kudus yang memegang urusan keagamaan. Raja Alam merupakan pemimpin dari tiga raja ini. Sumber?

[3] Sebutan untuk pria dewasa di masyarakat Minangkabau.

[4] Sebutan untuk ketua adat.

[5] Dalam pemilihan tersebut, beliau menang mutlak dari kandidat lain dengan mengantongi suara sekitar 52 %. Beliau adalah putra daerah yang berkarier sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dan kemudian terpilih menjadi Bupati untuk periode 2005 – 2010 sebagai calon bupati yang diusung oleh partai Golkar.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: